Pusluhdaya KP menyelenggarakan sinergi tiga kegiatan di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Tiga kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 100 orang, 36 orang peserta Workshop SIMLUHDAYA KP dari 11 provinsi, 50 orang penyuluh perikanan dari 44 Kabupaten/Kota pada 14 Provinsi. Selain itu telah diselenggarakan juga kegiatan Sosialisasi NSPK Perkoperasian di Dinas Kota Batam.
Kepala Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat KP, BPSDMP KP pada Jumat (8/4) menutup secara resmi sinergi tiga kegiatan di Kota Batam. Kegiatan Bimbingan Teknis Pendampingan Kelompok dalam rangka Pendampingan Produksi Kelautan dan Perikanan di Kota Batam Kepri merupakan kegiatan Bimtek yang pertama tahun 2016 dalam rangka membekali Penyuluh Perikanan sebagai pendamping produksi kelompok perikanan. Kegiatan pendampingan produksi sendiri merupakan salah satu kegiatan dekonsentrasi penyuluhan KP tahun 2016 yang dikoordinasikan Bakorluh/Dinas KP di 34 Provinsi.
Menurut Kapusluhdaya KP, output kinerja Pusluhdaya KP salah satunya diukur melalui kemandirian kelompok perikanan. Kemandirian kelompok perikanan diukur melalui meningkatnya kemampuan kelas kelompok tersebut (kelompok kelas Pemula ke Madya, dan kelompok Madya keUtama yang berdasarkan kepada SK Pengukuhan Kelas Kelompok oleh Pejabat Berwenang. Selanjutnya berdasarkan Juknis Menuju Kelompok Mandiri maka indikator kemandirian kelompok salah satunya dapat diukur melalui peningkatan produksi dan pendapatan kelompok perikanan minimal 10 persen per tahun.
Ditambahkan oleh beliau, berdasarkan dokumen Bappenas bahwa target produksi sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2019 sekitar 40 – 50 juta ton. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) bahwa data sementara capaian produksi perikanan budidaya pada tahun 2015 sebesar 17,6 juta ton. Capaian produksi ini akan terus ditingkatkan pada tahun 2016 dengan target mencapai 19,4 juta ton. Pada Tahun 2016, targetpendampingan peningkatan produksi terhadap kelompok perikanan dilakukan kepada 2.250 kelompok perikanan (KUB, Pokdakan, Poklahsar, dan KUGAR).
Strategi pemberdayaan kelompok perikanan dalam rangka meningkatkan produksi kelompok perikanan dilakukan melalui penyuluhan dan pendampingan. Penyuluhan dan pendampingan memiliki peran yang sangat penting dikarenakan penyuluhan bukan saja berperan dalam kegiatan prakondisi masyarakat agar tahu, mau dan mampu berperan serta dalam pembangunan kelautan dan perikanan, akan tetapi juga berintegrasi dengan fungsi pendampingan yang secara terus menerus sehingga tumbuh kemandirian dalam usaha kelautan dan perikanan yang akhirnya meningkatkan produktivitas usaha nya.
Berdasarkan Permen Koperasi dan UKM No. 10 Tahun 2015 tentang Lembaga Koperasi dan Surat Edaran menteri KUKM No. 669/SE/Dep.I/IX/2015 perihal Pelaksanaan Program Fasilitasi Pembuatan Akta Pendirian Koperasi bagi Pengusaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM berkomitmen dalam melakukan revitalisasi kelembagaan koperasi termasuk memfasilitasi pembentukan akte notaris bagi 1.000 koperasi baru pada tahun 2016 sebagai program prioritasnya. Pada tahun 2016, KKP memiliki program prioritas untuk menumbuhkan 600 koperasi sektor KPbaru sebagai cikal bakal kelembagaan ekonomi pelaku utama kelautan dan perikanan yang terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan, dan petambak garam. Sesuai hasil FGD Kelembagaan yang dilaksanakan di Bogor pada tanggal 27-29 Januari 2016, telah dihasilkan rumusan kegiatan yang menyepakati beberapa hal, antara lain Kementerian KUKM bersama dengan KKP mendukung sepenuhnya inisiasi penumbuhan koperasi perikanan yang berasal dari kelompok madya dan kelompok utama (kelompok mandiri), oleh karena itu sejumlah 5.342 kelompok perikanan mandiri berpotensi untuk ditumbuhkan menjadi koperasi perikanan merupakan wujud kelembagaan ekonomi pelaku utama/usaha perikanan mandiri dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi berbasis kerakyatan.
Dalam rangka mensinergikan inisiasi penumbuhan 600 koperasi perikanan dengan program prioritas KKP di lingkup eselon I KKP, Pusluhdaya KP telah berkoordinasi dengan seluruh unit kerja eselon I lingkup KKP melalui surat terkait data alokasi pelaksanaan program prioritas di Kab/Kota agar sinergi dengan pendirian koperasi perikanan yang akan ditumbuhkan, khususnya untuk pengelolaan asset-aset sektor kelautan dan perikanan yang diberikan sebagai bantuan KKP; Pusluhdaya KP juga sudah bersurat meminta data koperasi perikanan yang sudah pernah ditumbuhkan melalui program eselon I KKP terkait. Bakorluh/Dinas KP provinsi dan kab/kota yang didukung Penyuluh Perikanan saat ini sedang mendata dan memvalidasi kelompok mandiri yang layak dan sesuai criteria/persyaratan untuk diinisiasi menjadi koperasi perikanan baru.
Berkenaan dengan data sistem penyuluhan, Kapusluhdaya KP menyampaikan pentingnya data untuk memastikan perencanaan yang tepat. Perencanaan yang tepat mutlak membutuhkan data yang valid dan terkini. Pusluhdaya KP bersyukur sejak enam tahun lalu telah membangun dan mengoperasionalkan Sistem Penyuluhan KP atau SIMLUH KP pada tahun 2016 metamorfosis menjadi SIMLUHDAYA KP yang merupakan pangkalan data bersama pusat, provinsi dan kab/kota. Dukungan pimpinan Bakorluh/ Dinas KP Provinsi, Bapeluh/Dinas KP Kab/kota dalam penguatan data SIMLUHDAYA KP mutlak diperlukan karena data SIMLUHDAYA KP milik dan sebagai pangkalan data bersama.
Di akhir kata sambutan, Kapusluhdaya KP menegaskan kualitas data SIMLUHDAYA KP masing-masing daerah mensyaratkan kompetensi dan keaktifan admin SIMLUHDAYA KP. Untuk itu, Pusluhdaya KP mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi atas kerja sama yang baik semua admin provinsi dan kab/kota dalam melakukan pemutakhiran dan validasi data sistem penyuluhan secara periodik. Pusluhdaya KP setiap tahun memberikan apresiasi bagi admin Provinsi dan kab/kota yang dinilai memberikan kontribusi yang signifikan dalam penguatan data sistem penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, Kapusluhdaya KP mengajak mari jaga dan kawal data masing-masing daerah agar berkualitas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar